Sequent – BPJS Kesehatan. Sejak awal tahun 2025, BPJS Kesehatan menerapkan perubahan besar pada sistem layanannya. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah penghapusan kelas layanan Kelas 1, 2, dan 3. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap perubahan kebijakan ini, termasuk rincian iuran terbaru, alasan penghapusan kelas, dan dampaknya bagi masyarakat.

Mengapa Kelas 1, 2, dan 3 Dihapuskan?

Penghapusan kelas layanan BPJS Kesehatan merupakan langkah penting dalam reformasi sistem jaminan kesehatan di Indonesia.Dengan KRIS, seluruh peserta, tanpa memandang status ekonomi, akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama.

Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa sistem KRIS akan menerapkan standar minimal untuk seluruh kamar rawat inap, termasuk ventilasi yang baik, tempat tidur sesuai standar, serta akses ke kamar mandi dalam.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

Seiring dengan penghapusan kelas layanan, BPJS Kesehatan menetapkan besaran iuran baru yang berlaku mulai 25 Januari 2025. Berikut adalah rincian iuran terbaru:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peserta PBI adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

• Iuran per bulan: Rp42.000 per orang.
• Dibayarkan oleh: Pemerintah pusat atau daerah.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Kelompok ini mencakup pegawai negeri, karyawan swasta, dan pekerja formal lainnya.

• Iuran per bulan: 6% dari gaji pokok atau upah.
• Rincian pembayaran: 5% ditanggung pemberi kerja, 1% ditanggung pekerja.
• Batas atas gaji: Rp12 juta (iuran maksimum adalah Rp720.000 per bulan).

3. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja

Kelompok ini meliputi pekerja informal seperti pedagang, pengusaha, dan pekerja lepas, serta kategori bukan pekerja seperti investor, pemberi kerja, dan pensiunan.

• Iuran per bulan:
  • Kategori I: Rp150.000 untuk kamar standar dengan kapasitas lebih kecil.
  • Kategori II: Rp100.000 untuk kamar standar dengan kapasitas lebih besar.

Penyesuaian ini mencerminkan transformasi dari sistem sebelumnya yang terbagi dalam kelas 1, 2, dan 3.

Bagaimana Sistem Layanan di KRIS?

Berikut adalah beberapa poin utama dari sistem layanan baru ini:

1. Kamar Rawat Inap: Semua peserta akan mendapatkan kamar rawat inap yang memenuhi standar minimal Kementerian Kesehatan. Standarisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien.
2. Jaringan Rumah Sakit: Peserta dapat mengakses layanan di rumah sakit yang terdaftar dalam jaringan BPJS Kesehatan, sesuai dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1) yang mereka pilih.

Dengan sistem ini, pemerintah berharap untuk menghapus diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

Dampak Kebijakan Ini bagi Masyarakat

Kebijakan penghapusan kelas layanan BPJS Kesehatan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari kebijakan ini:

Kelebihan:

1. Kesetaraan Layanan: Semua peserta mendapatkan fasilitas yang sama tanpa perbedaan kelas, sehingga menciptakan rasa keadilan.
2. Akses yang Lebih Merata: Dengan standarisasi pelayanan, masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki hak yang setara dalam mendapatkan perawatan medis.

Kekurangan:

1. Kemungkinan Penurunan Kualitas: Beberapa pihak khawatir bahwa standarisasi layanan akan menurunkan kualitas pelayanan akibat meningkatnya jumlah pasien di fasilitas yang sama.
2. Penyesuaian Operasional Rumah Sakit: Rumah sakit perlu melakukan penyesuaian besar untuk memenuhi standar KRIS, yang mungkin memerlukan waktu dan biaya tambahan.

---

Langkah yang Harus Dilakukan Peserta

1. Memeriksa Status Keanggotaan: Pastikan data keanggotaan Anda sudah diperbarui di aplikasi Mobile JKN atau melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2. Membayar Iuran Tepat Waktu: Pembayaran iuran tepat waktu penting agar status keanggotaan tetap aktif dan Anda bisa menikmati layanan kesehatan tanpa kendala.
3. Memahami Hak dan Kewajiban: Peserta harus memahami fasilitas dan layanan yang menjadi hak mereka berdasarkan sistem KRIS.
4. Menghubungi Layanan Informasi: Jika ada kebingungan atau pertanyaan, peserta dapat menghubungi hotline BPJS Kesehatan di 1500-400 atau mengakses informasi melalui aplikasi Mobile JKN.

Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan adalah langkah besar menuju reformasi sistem jaminan kesehatan yang lebih adil dan merata. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Sebagai peserta, penting untuk tetap proaktif dalam memahami kebijakan baru ini dan memenuhi kewajiban pembayaran iuran agar dapat terus menikmati manfaat BPJS Kesehatan.